PMA Di Indonesia

PMA Di Indonesia

Kita mungkin sudah pernah mendengar istilah Penanaman Modal Asing atau yang kerap disingkat menjadi PMA. PMA sendiri merupakan salah satu bentuk investasi yang dilakukan dengan cara membantun, mengakuisisi serta membeli total suatu perusahaan. Penanaman modal asing di Indonesia sendiri diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal. Dalam UU ini pula, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan PMA ialah suatu kegiatan penanaman modal dalam rangka melakukan usaha di Republik Indonesia di mana pelakunya adalah penanam modal dari luar negeri atau asing. PMA dapat dilakukan oleh modal asing seluruhnya atau menggunakan patungan bersama penanam modal lainnya yang berasal dari dalam negeri.

Penanaman modal asing di Indonesia memiliki banyak kelebihan, di antaranya adalah sifatnya yang jangka panjang, memberikan andil dalam proses alih teknologi serta alih keterampilan manajemen serta membuka banyak lapangan kerja yang baru. Terutama lapangan kerja tentunya akan sangat bermanfaat bagi negara berkembang seperti Indonesia. Mengurus penanaman modal sendiri harus melewati serangkaian tahapan proses yang cukup panjang. Tahap pertama yang harus dilalui adalah persiapan, di mana calon penanam modal harus mengajukan permohonan pada badan penanam modla setempat mengenai rencana PMA. Permohonan mencakup data diri para calon investor yang nantinya akan melakukan investasi untuk PMA.

Tidak sekedar data diri investor, diperlukan pula rencana bisnis yang dikerjakan, modal yang diinvestasikan, proyek omzet, rencana produksi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan hingga nama-nama para pemegang saham. Jika permohonan diterima, badan penanam modal setempat akan memberikan IP atau Izin Prinsip untuk melanjutkan ke tahap konstruksi dari penanaman modal asing di Indonesia. Di tahap ini, penanam modal akan merealisasikan rencana dalam Izin Prinsip. Termasuk di antaranya adalah mengurus dokumen serta fasilitas yang dibutuhkan untuk perusahaan PMA. Tahap ini juga termasuk menyewa atau membangun kantor, membuat PT, mengurus surat keterangan domisili untuk usaha hingga mengesahkan PT PMA dan mengurus NPWP dan juga izin gangguan.

Data-data dalam tahap konstruksi akan digunakan untuk mengurus IUT atau Izin Usaha Tetap. Di tahap ini penanam modal juga bisa mengajukan permohonan untuk pembebasan pajak terhadap mesin produksi yang digunakan. Namun, tidak semua dari jenis bisnis bisa mendapat fasilitas ini. Tahap terakhir adalah produksi atau operasional, di mana perusahaan telah siap untuk beroperasi. Penanaman modal asing di Indonesia diatur oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Keseluruhan proses PMA akan dilakukan di BKPM mulai dari pengajuan permohonan, kelengkapan berkas-berkas hingga kepengurusan Izin Usaha Tetap atau IUT. Para penanam modal asing serta investor juga pasti akan berurusan di BKPM apabila hendak menanamkan modalnya untuk mendirikan perusahaan di Indonesia.

Share